Kemensos Terus Upayakan DTKS Makin Inklusif dan Tepat Sasaran

  • Kemensos Terus Upayakan DTKS Makin Inklusif dan Tepat Sasaran
  • Foto-Bandung-17Mei-2
  • Foto-Bandung-17Mei-3

Bandung, 17 Mei 2024 - Membangun manusia adalah core business dari negara kita. Pada amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Artinya jika ada orang yang hidupnya tidak sejahtera maka kita melanggar UUD dan melanggar konstitusi itu berat” jelas Suhadi Lili selaku Staf Khusus Menteri Sosial pada hari kedua kegiatan Sosialisasi Tata Cara Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Auditorium Poltekesos Bandung

“Hal ini adalah salah satu yang mendasari DTKS itu bersifat inklusif, dimana orang yang mau masuk ke DTKS tidak akan dipersulit karena DTKS itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial, karena bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial wajib DTKS termasuk juga PBI JK” lanjut Suhadi.

Mekanisme tata cara pengusulan dan penidaklayakan DTKS dan bansos ini sangat berkaitan dengan urgensi bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan layanan kesehatan. Bansos yang tidak tepat sasaran menyebabkan kuota untuk orang yang benar-benar miskin akan habis terbagi. Sebagai gambaran saat ini kuota untuk PBI JK berjumlah 96,8 juta jiwa, PKH 10 juta KPM dan bansos sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta KPM.

Maka dengan tata cara pengusulan data yang baru dinas sosial tidak bertanggungjawab sendiri di daerah, namun ada pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan pemerintah desa/kelurahan untuk pengusulan dan penidaklayakan data.

Bagikan :