Koordinasi Teknis Sinkronisasi Data NIK dan Data Penerima Bansos

Rabu, 6 November 2019 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Data NIK dan Data Penerima Bantuan Sosial dengan mengundang Pejabat Teknis Pengelola DTKS dan Pengelola SIKS-NG Pusdatin Kesos yang diwakili oleh Bidang Pengelolaan Data, serta Pejabat Teknis Pengelola e-PKH dan Pengelola Data Penerima  Bantuan PKH, hadir juga dari Dukcapil yang diwakili oleh Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Perbaikan NIK terus dilakukan dengan sinkronisasi antara Dukcapil dan Kementerian Sosial yang dikoordinir oleh Tim Stranas. Hal ini menindaklanjuti kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk menjadikan NIK sebagai basis data dalam pemberian bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka  pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi untuk mendorong aksi utilisasi NIK dalam perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi sehingga target penerima bantuan lebih tepat sasaran.