Perbarui Tata Kelola Pengusulan DTKS, Pusdatin Kesos Adakan Sosialisasi Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi DTKS

  • Perbarui Tata Kelola Pengusulan DTKS, Pusdatin Kesos Adakan Sosialisasi Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi DTKS
  • STKS-05-16 at 21.46.37
  • STKS-05-16 at 21.46.35
  • STKS-05-16 at 21.46.39
  • STKS-05-16 at 21.46.40
  • STKS-05-16 at 21.46.39 (1)
  • 2
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Bandung, 16 Mei 2024 – Meskipun telah mendapat nilai 98 untuk penyaluran bantuan sosial dan 100 untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Stranas PK KPK, Kementerian Sosial (Kemensos) terus berbenah diri. Dalam rangka meningkatkan kualitas DTKS melalui peran aktif desa/kelurahan, Kemensos memperbarui mekanisme pengusulan DTKS dengan lebih memberikan peran kepada desa/kelurahan. Perubahan tersebut telah diresmikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Rabu, 8 Mei 2024 di kantor Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang  Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Poltekesos Bandung dan balai besar milik Kemensos di 6 regional yaitu di Bandung, Banjarmasin, Padang, Yogyakarta, Makassar dan Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2024 dan 21-22 Mei 2024 dengan mengundang perwakilan  pengelola DTKS pada dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Untuk regional Bandung sendiri pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 16 Mei 2024 dihadiri oleh perwakilan pengelola DTKS dari 4 provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung, sedang esok akan dihadiri 4 provinsi lainnya yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Aceh dan Sumatera Selatan.
 

 “Mekanisme dan Aplikasi SIKS-NG ini sudah berubah berkali-kali, dan itu tidak bisa dihindari, namun kami Kemensos khususnya Pusdatin sebagai pengelola DTKS tetap berkomitmen untuk bermitra dengan bapak ibu sekalian sebagai stakeholder terbesar sebagai pemilik data dan pemilik daerah. Karena itu perubahan yang drastis ini, bapak ibu sekalianlah yang pertama kali kami undang meskipun perubahan ini lebih banyak berpengaruh kepada operator desa” jelas Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan (PKR) pada pembukaan acara mewakili Kepala Pusdatin Kesos di Auditorium Poltekesos Bandung.

 

Perubahan mekanisme baru ini diantaranya yaitu adanya musyawarah desa/kelurahan/nama lain dalam proses pengusulan, penghentian dan penonaktifan DTKS dan bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan agar adanya pengawasan bersama dimana pemerintah desa/kelurahan harus melampirkan berita acara, foto kegiatan, daftar hadir serta bukti publikasi hasil musdes/muskel tersebut yang minimal dilakukan 3 bulan sekali.

 

“Dengan tata cara pengusulan yang baru ini tidak satupun wewenang pemerintah kabupaten/kota yang kami preteli, namun dengan pendistribusian tanggungjawab ini maka rekan dinas sosial akan lebih aman dan tenang, jadi jangan dimaknai sebagai sesuatu yang menyulitkan” lanjut Mardi Brilian Saleh selaku Direktur PKR.

 

Selain penjelasan kebijakan mengenai Kepmensos yang baru, kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan praktek penggunaan fitur baru pada aplikasi SIKS-NG oleh jajaran Pusdatin Kesos.

Dengan peningkatan tata kelola melalui perubahan mekanisme pengusulan dan penetapan bansos/DTKS ini dimaksudkan agar bansos lebih tepat sasaran, mengingat pemerintah daerah telah menunjukkan partisipasi yang¬¬ baik dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi.

Bagikan :