Raker Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Sosial Terkait Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia

  • Raker Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Sosial Terkait Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia
  • Raker-Mensos-DPR-2
  • Raker-Mensos-DPR-3
  • Raker-Mensos-DPR-4
  • Raker-Mensos-DPR-5
  • Raker-Mensos-DPR-6
JAKARTA, 24 Mei 2021 - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan pada hari Senin (24 Mei 2021) dengan agenda Pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Hadir pada kegiatan rapat tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Para Staff Khusus Menteri Sosial RI, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar, Dirjen PFM Asep Sasa Purnama, Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin, Dirjen Rehsos Harry Hikmat, Kabadiklit Pensos Syahabuddin, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Agus Zainal Arifin.

Mensos menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam DTKS terutama menyangkut integritas data, transparansi data, integrasi beragam bansos, dan regulasi dan pengelolaannya. Permasalahan yang diidentifikasi ini diantaranya merupakan hasil pemeriksaan dari BPKP, BPK, dan KPK pada tahun 2020, seperti KPK mendapati 1) sejumlah 16.796.924 data tidak padan dukcapil, 2) pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan; tumpang tindih sehingga KPK merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan pemadanan DTKS dengan dukcapil, dan menggunakan NIK sebagai key field. 

Dalam rangka meningkatkan integritas DTKS, Kemensos telah dan akan melakukan Langkah-langkah perbaikan diantaranya : 1) melakukan pembenahan data dengan meluncurkan “New DTKS” melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 pada tanggal 1 April 2021. New DTKS ini merupakan penyatuan “4 pulau data” meliputi DTKS, PKH, BPNT, dan BST; 2) melakukan pembenahan proses sehingga semua bansos menggunakan data “New DTKS”, periodisasi bulanan penetapan DTKS, usulan oleh daerah, validasi NIK ke dukcapil, dan rekonsiliasi hasil penyaluran ke New DTKS; 3) peningkatan inklusi dan akuntabilitas melalui informasi publik yang dapat diakses melalui web https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan mobile app (masih dalam proses), usulan individu yang verifikasinya diperkuat oleh proses Quality Assurance, dan sanggahan atas kelayakan penerima bansos.

Hingga saat ini terus dilakukan perbaikan data, verifikasi dan validasi daerah, serta pemadanan dukcapil sehingga pada bulan April 2021 telah berhasil dilakukan perbaikan data sebesar 14.413.307 data. Dan pada saat penetapan New DTKS 30 April, data padan dengan dukcapil sudah mencapai 100.662.702 data.



Penulis :
Admin

Bagikan :