Rakor Pembenahan Sistematis DTKS di Papua Barat

Rakor Pembenahan Sistematis DTKS di Papua Barat

Manokwari,  8 Oktober 2019 - Diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembenahan Sistematis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Penerima Bantuan Sosial di Provinsi Papua Barat diikuti oleh Ketua MRP, Ketua DPRD Provinsi, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Bupati, Inspektur, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil se-Provinsi Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat dan Pimpinan KPK untuk membuka acara dan memberi sambutan.

 

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menyebutkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial di Papua Barat membutuhkan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid dan akurat untuk menghindari ketidaktepatan sasaran. Oleh karenanya sinergi antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dan OPD terkait di setiap kabupaten/kota menjadi kunci untuk pembenahan DTKS, khususnya penduduk penerima program pelayanan atau bantuan sosial.

 

Selanjutnya, Kepala Pusdatin Kesos sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ini menjelaskan tentang pengelolaan DTKS. Dijelaskan bahwa berdasarkan UU nomor 13 tahun 2011 maka seluruh program pelayanan sosial atau bantuan sosial harus bersumber dari data terpadu. Pada UU Nomor 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial sudah terlihat dengan jelas pembagian kewenangan sebagai berikut: Pemerintah Pusat bertugas untuk pengelolaan data fakir miskin nasional; Daerah Provinsi bertugas pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi; Daerah Kabupaten/Kota bertugas pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

 

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat permasalahan yang dialami Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan data adalah tidak adanya basis data yang terpadu dan terintegrasi karena data dikelola oleh masing-masing unit secara terpisah dimana antar variabel atau atribut datanya tidak sinkron. Selain itu data lama yang sudah ada belum di verifikasi dan validasi (Data PMKS) sehingga sampai saat ini belum ada data valid dan sikronisasi antara Kab/Kota dengan Provinsi karena Kab/Kota mengirim data langsung ke Pusat tanpa melalui Provinsi.

 

Oleh karena itu, rekomendasi yang diharapkan dari pertemuan ini diantaranya perumusan program dan kegiatan di bidang sosial harus didasarkan pada data yang akurat, pengelolaan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar dapat dioptimalkan, mengadakan bimbingan teknis bagi aplikator pengelola data dengan mengundang Tim Pusdatin Kemensos serta melakukan verivali data bersama antara Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kab/Kota.



Penulis :
Tim Dista

Bagikan :